MASIH relevankah membicarakan idiologi komunis terus digembor-gemborkan sebagai isu perjuangan dalam menarik simpati publik di negara kita ini? Ketika Partai Golkar misalnya lima tahun lalu mengklaim diri sebagai partai yang komit dalam membabat idiologi komunis, apakah itu masih penting di saat masyarakat kita sekarang ini terus bergerak pada sebuah fase pendidikan rakyat yang semakin maju?
Atau supaya lebih sederhana, sebuah pertanyaan yang patut kita pertanyakan kepada publik dan perlu sebuah jawaban yang jujur, masihkah idiologi PKI menakutkan? Sebuah jawaban akan saya berikan tanpa pernah bermaksud menyederhanakan persoalan sesederhana mungkin. Dalam pikiran saya adalah, idiologi komunis bukan hal yang menakutkan lagi. Argumentasi yang sangat sederhana tentu saya bangun, di negara asalnya saja komunis sudah mati, lantas apa lagi yang perlu ditakutkan dengan idiologi komunis ditengah pendidikan masyarakat yang semakin maju?
Delapan tahun yang lalu sejumlah ormas pernah melakukan sweeping terhadap toko buku yang menulis dan membahas tuntas masalah komunis. Salah satu karya Franz Magnis Suseno tentang pemikiran Karl Marx menjadi korban. Alasan mereka sederhana, itu bisa menjadi sarana penyebarluasan paham komunis. Tentu apa yang dilakukan Ormas tersebut sebenarnya sangat tidak masuk akal. Apa lagi yang perlu ditakutkan dengan ideologi komunis ditengah kemajuan jaman sekarang ini.
Orang yang menjadikan isu komunis dalam mebangun negara ini tidak relevan dengan konteks perjuangan bangsa Indonesia. Yang perlu ditakutkan adalah idiologi korupsi yang sudah membuat bangsa Indonesia sangat menderita. Ideologi komunis untuk diwaspadai sah-sah saja. Tetapi alangkah lucu rasanya menjadikan idiologi komunis lebih berbahaya dari idiologi korupsi. Korupsi sudah membuat bangsa kita menderita sangat besar. Dampaknya adalah kemiskinan masyarakat, program pembangunan tidak jalan, dan bahkan masih banyak lagi segmen yang menderita akibat dari persoalan korupsi.
Kita bisa melihat hancurnya idiologi komunis di negara Rusia (Uni Sovyet) dulu tentu didahului oleh Michael Gorbachev dengan melakukan politik glasnost dan prestorika sebagai cikal bakal matinya idiologi komunis. Komunis mati kutu karena tidak bisa menghadapi nilai demokrasi yang bersifat universal. Penghargaan hak individu dan kebebasan dalam berbagai hal. Bahkan di negara kita PKI yang mencoba meongrong idiologi Pancasila melalui G 30 SPKI gagal melakukan misinya karena perlawanan rakyat dan TNI kala itu. Lantas, apakah idiologi komunis masih menjadi momok yang sangat menakutkan? Tentu tidak dengan negara asal komunis sudah hancur.
Kini bangsa kita dengan sistem demokrasi sudah mulai menapak kehidupan politik yang lebih baik, sekalipun belum bisa menjawab substansi demokrasi yang sebenarnya. Sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional dalam suksesi politik sudah mulai berjalan dengan baik. Sekalipun kita sudah berhasil melaksanakan Pemilu tetapi masih gagal melaksanakan pemilu yang berkualitas. Suksesi kepemimpinan nasional dalam sejarah NKRI ini pernah mengalami pasang surut politik yang tidak bagus.
Asal mulanya proses suksesi yang terpaksa tidak normal itu adalah peristiwa yang terjadi 45 tahun lalu di Jakarta. Peristiwa itu dalam sejarah politik Indonesia dikenal sebagai Gerakan 30 September atau disingkat Gestapu. Sungguh banyak terbitan para pakar tentang peristiwa tersebut, baik di dalam ataupun diluar negeri. Juga beberapa pelaku yang masih hidup dan keluar dari tahanan menulis memoarnya. Pemerintahan Presiden Soeharto sendiri telah mengeluarkan semacam dua buku putih. Satu dipersiapkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dan yang satu lagi oleh Sekretariat Negara. Dua terbitan itu mengandung kadar objektivitas yang cukup tinggi.
Namun masih ada saja kontroversi sekitar Gestapu. Mungkin karena peristiwanya sungguh tragis dan ironis. Tragis, karena bangsa yang berhasil merebut kemerdekaannya secara heroik melalui revolusi akhirnya terjerat dalam suatu "power play" di tingkat atas. Ironis, karena dua pihak ingin saling memanfaatkan: Partai Komunis Indonesia (diprakarsai oleh D W Aidit) dan Presiden Soekarno. Masing-masing ingin memantapkan kekuasaannya untuk memerintah seluruh Indonesia.
Seorang anggota Politbiro PKI, Sudisman, yang dianggap berbobot intelektual dalam naskah "kritik otokritik" telah menyerang Aidit. Sudisman mengecapnya sebagai oportunis yang mula-mula bersedia kerja sama dengan Presiden Soekarno dan dicap sebagai revisionis.
Kemudian, menurut Sudisman, Aidit telah menyeret PKI ke "kiri" menjelang September 1965. Katanya, ".....menjerat pimpinan partai ke dalam avonturisme dan telah menimbulkan bencana besar bagi partai, dst" (halaman 118).
Sedangkan Presiden Soekarno menyangka bahwa dengan trik-trik yang lihai, pimpinan TNI dan idiologi TNI dapat "didandani". Persoalan psikologis Presiden Soekarno dan TNI telah bermula sejak pertengahan Desember 1948. Berdasarkan keputusan politik, pimpinan RI dan kabinet membiarkan diri ditahan pasukan Belanda yang menyerang Yogyakarta. Tapi pimpinan dan pasukan TNI dan semua jajaran sipil yang merasa terpanggil meninggalkan kota-kota untuk melancarkan perang rakyat. Gap psikologi itu terus membara pada diri Sukarno ketika dia bertambah tua.
Lagi pula ada dugaan kuat bahwa Presiden Sukarno telah bertukar pikiran dengan para pemimpin Republik Rakyat Tiongkok tentang persiapan 30 September 1965. Hal itu antara lain dilaporkan dalam buku Victor M Fic, Anatomy of The Jakarta Coup, October 1,1965 (Jakarta, 2005).
Demokrasi dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dapat secara efektif menghindarkan intrik-intrik saling-rebut kekuasaan seperti terjadi pada tahun 1965 di Indonesia. Karena itulah kita menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis lalu tentang pemekaran demokrasi di Indonesia itu perlu kita perhatikan secara serius.
Namun, para tokoh pemimpin bangsa yang dipilih secara demokratis tapi menyalah-gunakan kekuasaannya akan menyebabkan kemunduran dalam pertumbuhan politik. Peristiwa kup di Thailand baru-baru ini adalah suatu peringatan supaya kesempatan berdemokrasi dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab. Yang perlu ditakutkan adalah idiologi korupsi yang sudah membuat bangsa kita menderita.
Korupsi sebagai idiologi yang merampas hak warga perlu dibabat dari republik tercinta ini. Akibat korupsi adalah jatuhnya bangsa Indonesia dalam berbagai krisis yang sangat parah. Mari kita jadikan korupsi sebagai musuh bersama seperti menjadikan ideologo komunis juga musuh bersama, tetapi saya yakin korupsi lebih berbahaya daripada komunis.*
0 komentar:
Posting Komentar